Kepulauan Talaud Tempo Dulu (5)

                      Oleh: Adrianus Kojongian

 

President Jogugu Beo dan bawahannya tahun 1902. *)

Belanda semakin merasa Pulau-Pulau Talaud sangat penting, setelah Amerika Serikat mengklaim Miangas, pulau paling bersipatan dengan Filipina. Segera dengan beslit Gubernur Jenderal Hindia-Belanda J.B.van Heutsz tanggal 4 Mei 1906 dibentuk Afdeeling Sangi-en Talaud-eilanden berkedudukan di Tahuna yang dipimpin seorang asisten-residen tituler, yakni H.Ch.Douwes Dekker mulai 11 Juni 1906, dan kemudian H.Th.Pino Post 26 Agustus 1908.

Kepulauan Talaud pun dibentuk sebagai satu onderafdeeling mencakup Kepulauan Nanusa dan Pulau Palmas alias Miangas. A.D.Vischer diangkat sebagai Kontrolir Kepulauan Talaud berkedudukan di Lirung Pulau Salibabu, menempati posnya sejak Agustus 1906. Untuk membantunya diangkat pula J.E.Franken sebagai Aspiran Kontrolir. Selain itu ditempatkan seorang penulis pribumi dengan gaji 25 gulden per bulan dan empat opas polisi bergaji 12,50 gulden.

Kebijakan baru tersebut sangat mendadak. Karena baru pada 1 Oktober 1903 Residen Manado Steven Jan Matthijs van Geuns yang belum lama mengganti Jellesma menetapkan kembali Lirung sebagai tempat bagi pejabat sekelas Posthouder. J(ohannis) E(ugenius) Leidelmeijer yang telah memimpin Talaud sejak tahun 1888 masih dipercaya sebagai pejabatnya (hingga 1905).

Setelah Kontrolir Vischer, berturut-turut pejabat Belanda yang memimpin Onderafdeeling Kepulauan Talaud adalah: E.Gobee (kontrolir) Desember 1910, L.Th.van Heusden (civiel gezaghebber dengan fungsi kontrolir) 1911, M.R.Brouwer (civiel gezaghebber) Februari 1913; J.H.Riem (kontrolir) Januari 1915, J.P.de Kat Angelino (kontrolir) 1916, Th.P.Craus (civiel gezaghebber) Januari 1918, W.C.Voorn (aspiran kontrolir) April 1922 dan A.F.Neijs (civiel gezaghebber) Oktober 1922.

PEMERINTAHAN SENDIRI

Kebijakan berikutnya terjadi tahun 1912. Kepulauan Talaud dicanangkan menjadi Landschap ‘merdeka’ dengan pemerintahan sendiri yang mandiri. Lepas dari semua kerajaan induk, serta memiliki uang kas landschap yang tersendiri pula.

Klaim dari semua raja di Sangihe Besar, Siau dan Tagulandang atas depedensinya di Kepulauan Talaud diakhiri.

Pejabat Raja Siau Abraham Jacob Mohede di Ulu bersama landsgrootennya dengan deklarasi (verklaring) tanggal 6 Mei 1912 menyerahkan kepada pemerintah Hindia-Belanda kejoguguan Mangaran, Kabaruan dan Taduwale. Disusul Raja Tabukan David Sarapil dengan verklaring 11 Mei 1912 menyerahkan kejoguguan Lirung, Moronge, Salibabu, Kiama, Beo, Lobbo, Essang, Banada, Amata dan Rainis. 

Lalu Salmon Ponto Raja Kandhar-Taruna (Taruna telah digabung dengan Kandhar 1898) pada 13 Mei 1912 menyerahkan kejoguguan Nanusa. Bersama dengannya, di Tahuna di tanggal sama, Raja Manganitu Willem Manuel Pandengsolang Mocodompis menyerahkan Tarung dan Niampak. Dua hari kemudian (15 Mei 1912) di Tagulandang, Raja Tagulandang Laurentius Manuel Tamara menyerahkan kejoguguan Pulutan dan Lehang. 

Kesemua kejoguguan yang diserahkan diambilalih serta diterima resmi dengan beslit Gubernur Jenderal Hindia-Belanda A.F.W.Idenburg 18 Februari 1915 nomor 18.

Namun, tindakan penyerahan koloni-koloni itu sangat tidak disukai raja-raja Sangihe. Terutama Pejabat Raja Siau Abraham Mohede menentang terang-terangan penyerahan wilayahnya di Talaud, termasuk rencana Belanda menggabungkan kejoguguan Tamako serta pulau-pulau Mahumu, Kalama, Karakitan, Mahengetang, Bara, Nitu, Salangkere, Siha, Silahe, Bowondeka dan Sengelon kepada Manganitu. Meski kemudian menjadi tokoh paling pertama meneken deklarasi penyerahan wilayahnya di Talaud, Mohede segera diberhentikan dengan keputusan pemerintah kolonial 19 Juni 1912 nomor 8. Hanya sebulan setelah meneken verklaring. Ia digantikan pejabat lalu definitif raja Anthonie Jafet Kansil Bogar yang kemudian menyerahkan enklave Tamako serta pulau-pulau tersebut kepada Manganitu 9 Januari 1913.

Raja Tagulandang Laurentius Manuel Tamara juga minta berhenti, dan disetujui dengan keputusan gubernemen 17 September 1912 nomor 23, digantikan Cornelius Tamaleroh (baca Mengenal Raja-raja Tagulandang 2).

Landschap baru diberi nama Kerajaan Kepulauan Talaud (Talaud-eilanden) mencakup semua kejoguguan bekas depedensi. Ibukota kerajaan ditetapkan di Beo di Pulau Karakelang. Segera pula kedudukan kontrolir Kepulauan Talaud yang berada di Lirung dipindahkan ke Beo bulan September 1915.

Penunjukan Beo sebagai ibukota, awalnya mendapatkan tentangan keras dari President Jogugu Lirung Simon Petrus Tukunan (fam sering ditulis Toekoenan atau Tucunan). Namun, kemudian tanggal 20 September 1913, Tukunan datang ke Manado menemui Residen Philipe Jules van Merle, dan menyatakan keterikatannya dengan pemerintah kolonial, serta keinginannya untuk tetap berada di wilayahnya.

Berdasar pasal 4 beslit 18 Februari 1915, Zelfbestuur Landschap Kepulauan Talaud dilaksanakan oleh Dewan Jogugu (Landsgrooten), terdiri dari para jogugu dan dipimpin oleh kontrolir Talaud-eilanden.

Peresmian dewan jogugu berlangsung 27 Maret 1916 dengan penandatanganan korte verklaring (pernyataan singkat) uniform model (model seragam) yang memperoleh peneguhan dengan beslit gubernemen 29 September 1916 nomor 3.

Para jogugu yang bertindak sebagai bestuurder Landschap Kepulauan Talaud dan telah meneken korte verklaring adalah Julius Sario Tamawiwij (fam sering hanya dicatat Tamawiwi); Corinus Lampah, Nicolaas Goemansalangi, Cornelis Alex Sario Tamawiwij dan Petrus Willem Bamboeloe.

Julius Sario Tamawiwij adalah Jogugu Karakelang Utara (Noord Karakelang) sejak tahun 1915. Ia menjadi tokoh menonjol di Talaud menggantikan peran President Jogugu Lirung S.P.Tukunan. Tahun 1920 ia menjadi jogugu seluruh Karakelang. Corinus Lampah Jogugu Salibabu, tapi kemudian digantikan Cornelis Alex Sario Tamawiwij tahun 1920. Sementara Nicolaas Goemansalangi adalah Jogugu Kabaruan, sebelumnya sampai 1915 menjabat President Jogugu Mangaran.

Kemudian, dengan kesepakatan dari Dewan Jogugu yang memperoleh beslit dari gubernemen Hindia-Belanda 15 Juli 1921 nomor 24, pasal 4 dari keputusan 18 Februari 1915 dicabut. Kepada Jogugu Karakelang Julius Sario Tamawiwij diberikan otoritas sebagai raja.

Julius Sario Tamawiwij resmi diangkat menjadi Raja Kepulauan Talaud dengan meneken korte verklaring model seragam tanggal 8 September 1921 dan akte van verband. Segera pada 28 Juli 1922 dengan beslit bernomor 31, ia memperoleh pengakuan dan konfirmasi (pengukuhan) Gubernur Jenderal D.Fock. Gelarannya sebagai Paduka Raja.

TINGGAL DUA

Dalam perkembangannya, Kepulauan Talaud dari 18 kejoguguan yang ada, sejak tahun 1915 disederhanakan lagi, tinggal tersisa 5 kejoguguan. Jabatan President Jogugu ditiadakan, dan Jogugu disederajatkan sebagai kepala distrik.

Kejoguguan Karakelang Selatan (Zuid Karakelang) terdiri 15 negeri, yakni: Beo, Makatara, Matahit, Tarohan, Rusoh, Tarun, Melonguane, Mala, Kiama, Tule, Pulutan, Alo, Rainis, Bantane dan Tabang.

Kejoguguan Karakelang Utara (Noord Karakelang) terdiri 15 negeri: Lobbo, Rae, Awit, Ensem, Kuma, Essang, Lalue, Bulude, Bambung, Gemeh, Arangkaa, Apan, Ammat, Dapalan dan Binalang.

Kejoguguan Pulau Salibabu terdiri 8 negeri, yakni: Lirung, Moronge, Salibabu, Bitunuris, Balang, Sereh, Kalongan dan Musi.

Kejoguguan Pulau Kabaruan terdiri 8 negeri, yakni: Mangaran, Kabaruan, Birang, Akas, Damau, Taduwale, Pangeran dan Bulude.

Kemudian, kejoguguan Kepulauan Nanusa terdiri 6 negeri, yakni: Karatung, Miangas, Kakorotan, Marampit, Laluhe dan Dampulis.

Lima kejoguguan pun berangsur-angsur dikurangi, sehingga terakhir tinggal tersisa dua. Di Lirung dan Nanusa. Tidak ada lagi dewan jogugu. Tetapi para jogugu yang menjadi pejabat Landschap.

Di tahun 1932, penduduk Kepulauan Talaud terdiri 31 orang Eropa dan yang sederajat, 23.566 penduduk asli (pribumi), 225 orang Cina dan 16 orang timur asing (vreemde oosterlingen). Total 23.838 jiwa. Penduduk Talaud hampir semuanya telah beragama Kristen Protestan.

Ds.Brilman mencatat di awal 1930-an penduduk Kepulauan Talaud sekitar 24.000 jiwa, dengan sekitar 13.000 tinggal di Karakelang, sementara catatan koran tahun 1936 sebanyak 25.000 jiwa.

Valentijn sendiri menghitung penduduknya di akhir abad ke-17 sebanyak 13,000 jiwa dan Komisaris E.Francis di tahun 1846 memperkirakan 13.650 jiwa. Sementara di tahun 1911 penduduk Kepulauan Talaud sekitar 25.000 jiwa, dengan Pulau Salibabu berpenduduk 4.500 orang, Kabaruan 3.500, Karakelang 14.000 dan Kepulauan Nanusa 3.500 orang.

Pulau Miangas di Kepulauan Nanusa menjadi perhatian internasional, berawal 21 Januari 1906 Gubernur Provinsi Moro dari Amerika Serikat Jenderal Leonard Wood mengunjunginya, setelah juga datang diam-diam di tahun 1903. Amerika Serikat kemudian mengklaim Miangas berdasar pasal 3 perjanjian damai Amerika Serikat dan Spanyol 10 Desember 1898 (Perjanjian Paris) yang menyebut Pulau Miangas termasuk dalam kepulauan yang dikenal sebagai Filipina. Belanda memprotes menganggap Miangas sebagai bagian dari wilayah kepemilikannya selama lebih 200 tahun.

Setelah korespondensi diplomatik yang alot, dengan perjanjian khusus 23 Januari 1925, disepakati penyelesaian sengketa atas kedaulatan Miangas oleh Permanent Court of Arbitrase (mahkamah arbitrase antarbangsa) di Den Haag Belanda. Hakim tunggal Prof.Dr.Max Huber memutuskan 4 April 1928 Miangas yang berpenduduk hampir 700 jiwa sebagai bagian dari wilayah milik Belanda.

Merayakannya, tanggal 7 Mei 1929 di Miangas, dihadiri Raja Pulau-Pulau Talaud dan Residen Manado dilakukan upacara pengibaran bendera Belanda.

Raja Julius Sario Tamawiwij kelahiran tahun 1881 adalah anak Swensie Sario Tamawiwij, bekas President Jogugu Beo. Ia mulai berdinas dalam pemerintahan lokal Talaud dalam usia 18 tahun sejak 1899, dan bulan Maret 1917 dipilih duduk mewakili Kepulauan Talaud sebagai anggota Landraad Manado. Ia dipuji suratkabat sangat dihormati dan dicintai rakyatnya.

Bulan Agustus 1930 Raja Julius merencanakan mengundurkan diri, dan merekomendasikan saudaranya Metusala sebagai pengganti. Namun batal dan ia masih memerintah Kepulauan Talaud hingga meninggal dunia di Manado 19 Juli 1931 di rumah familinya, janda dari Zendeling Wilhelm Richter, Carolina Auguste Sario Tamawiwij (baca pula Kepulauan Talaud Tempo Dulu 3).

Jenasahnya dilepas Residen Manado Anton Philip van Aken, Ds.F.E.T.Kelling dan banyak pejabat Belanda lain, serta penduduk asal Talaud di Manado. Dengan kapal uap gubernemen Zwaluw dibawa ke Talaud dan dimakamkan di Beo 28 Juli 1931.

Saudaranya Metusala Sario Tamawiwij (beberapa koran masa itu menulis sebagai saudara muda dari Raja Julius), ditunjuk menjadi pejabat (waarnemend) raja.

Suksesi Kepulauan Talaud ternyata tidak berjalan mulus. Banyak calon raja bermunculan, baik dari anak-anak Raja Julius, mau pun anak Metusala sendiri yang bernama Ernst Reinier Sario Tamawiwij yang beberapa tahun tinggal dengan Kontrolir J.P.de Kat Angelino di Toli-Toli. Juga dari keluarga bangsawan lain.

Awal tahun 1932 Metusala dipilih secara resmi. Namun penentangan terkuat datang dari Jogugu yang juga menjadi salah seorang kandidat raja. Volksraad (dewan rakyat Hindia-Belanda) dan pemerintah kolonial dibanjiri petisi dan tuduhan yang baru berakhir setelah polisi kolonial melakukan penangkapan.

Masa itu, sebuah peristiwa bersejarah terjadi di Lirung tanggal 30 April 1933. Estefanus Pata Gagola bekas guru gubernemen di Gorontalo dan aktivis Indische Partij, dengan Perkumpulan Anak Muda Lirung (Pamil) pada perayaan hari ulang tahun Putri Juliana berpawai keliling Lirung memakai kemeja dan blus merah-putih. Akibatnya Gagola, H.L.Tucunan Kapitein Laut Lirung dan C.A.S.Tamawiwij ditangkap Belanda dan ditahan di penjara Sukamiskin Bandung. Mereka menjadi para perintis kemerdekaan Indonesia dari Talaud.

Setelah tanpa raja definitif lebih empat tahun, baru bulan Mei 1935 Metusala Sario Tamawiwij dilantik secara resmi sebagai Raja Kepulauan Talaud dengan pesta adat besar dan seremoni oleh pejabat Residen Manado, yakni  Asisten Residen A.Stuurman. Ia diteguhkan dengan gelaran Paduka Raja dan meneken akte van verband.

Raja Metusala memperoleh pengakuan dan konfirmasi pemerintah kolonial sebagai raja awal bulan Agustus 1935.

Dalam kedudukannya, ia menerima gaji dari uang kas landschap Talaud sebesar 260 gulden per bulan (dikorting 17 persen). Selain itu tunjangan untuk biaya perjalanan dan akomodasi. Dua jogugu (di Lirung dan Nanusa) ikut memperoleh gaji, ditambah tunjangan biaya perjalanan dan akomodasi. Kepala kampung (kapitein laut) tidak menerima gaji, tapi insentif dari pengumpulan dan persentase pajak.

Putra Metusala yakni Ernst Reinier telah bekerja di salah satu perusahaan pelayaran besar di Batavia, dan suratkabar-suratkabar menganggapnya sebagai calon kuat pengganti ayahnya nanti.

Tapi, tahun 1939 Raja Metusala Sario Tamawiwij tiba-tiba diberhentikan.

Bestuur-assistent P.G.Koagouw diangkat Residen Manado menjadi pejabat (waarnemend) Raja Kepulauan Talaud yang baru menggantikan Metusala Sario Tamawiwij,

Koagouw berasal Minahasa sebelumnya bertugas sebagai bestuur-assistent di Sulawesi Tengah. Residen Manado M.van Rhijn menganggap eksperimen penempatan bestuur-assistent F.P.Parengkuan sukses sebagai raja adinterim di Siau, sehingga menempatkan Koagouw di Kepulauan Talaud.

Dua jogugu yang membantu pemerintahan Koagouw adalah J.S.Lantaka di Nanusa dan Theopilus Binilang Jogugu Lirung. Tidak beberapa lama ia diangkat resmi menjadi raja definitif, karena Almanak 1941 telah mencatatnya sebagai raja.

MASA JEPANG

Posisi strategis Kepulauan Talaud sebagai salah satu batu loncatan untuk menguasai Indonesia membuat Jepang telah memata-matai Talaud sejak tahun 1930-an. Sebuah kapal selamnya tahun 1936 muncul di perairan Salibabu dekat Lirung, dan beberapa waktu kemudian di pantai utara Karakelang. Juga adanya 5 warga Jepang yang dicurigai menjadi mata-mata dengan menyamar sebagai pedagang.

Ketika Jepang menduduki Talaud, Raja Koagouw ditahan dan kemudian dieksekusi di Tahuna 19 Januari 1945, meski menurut versi lain pencopotan lalu pengeksekusiannya bersama raja dan kepala Sangihe lain terjadi tanggal 7 Juli 1942 atau bahkan 9 November 1944 (berkait Misteri Kematian Raja-raja dan Tokoh Satal).

Jogugu Lirung Theopilus Binilang diangkat Jepang menjadi raja (syutjo) menggantikan Koagouw.

Raja Binilang dan Wesseldijk 1945. *)

Kepulauan Talaud memang bernilai strategis. Jepang menempatkan satu garnizun berkekuatan 3.000 orang dengan lokasi teluk Beo yang vital untuk dukungan armadanya. Komandan Garnizun Talaud terkenal adalah Kolonel Shigerie Koba.

Sebuah batalion dari Resimen ke-111 Divisi ke-32 Jepang di Beo di bawah Mayor Tamura terkenal pula karena sadisnya. Beberapa bulan sebelum Jepang menyerah tanpa syarat, tiga orang penerbang dari Royal Australian Air Force (RAAF) dari Australia dan seorang pilot Amerika Serikat melakukan pendaratan darurat di Kepulauan Talaud saat terbang dari Morotai ke Kepulauan Numfoor.

Tanggal 23 Maret 1945 keempat penerbang dieksekusi di markas batalion di Beo dalam acara yang disebut Roman Holiday untuk menstimulasi moral pasukan.

Keempat tahanan diikat pada kayu berbentuk salib dan diposisikan di depan pasukan Jepang yang sengaja diatur dalam empat kompi. Tiap kompi dengan satu tahanan. Para tahanan kemudian ditusuk dengan bayonet melalui hati oleh tiap anggota kompi.

Kemajuan Sekutu dalam Perang Pasifik menjadikan Talaud terutama Beo sasaran dari pesawat pembom yang berpangkalan di Biak dan Morotai.

Bukan hanya fasilitas militer yang rusak, tapi kota Beo benar-benar hancur total, termasuk pelabuhannya akibat pemboman yang dilakukan oleh formasi pesawat B-25 Mitchell dari Sekutu yang menimbulkan kebakaran hebat pula. Tidak ada rumah yang tersisa, hanya Gereja Beo yang berada di pinggiran kota dimana di pekarangannya berada nisan Zendeling Willem Richter mengalami rusak sebagian.

Gereja Beo setelah pemboman. *)

Pasukan Sekutu dari Australia di bawah Mayor R.C.Garnsey yang bertindak sebagai Komandan Talaud Force dengan kapal HMAS (Her Majesty’s Australian Ship) Bowen mengambilalih kekuasaan di Talaud dari Jepang. Pasukan Sekutu telah diboncengi perwira L.C.Wesseldijk dari NICA Belanda. Tanggal 14 Oktober 1945 di Lirung dan Beo diumumkam pembebasan bagi penduduk Talaud dari penjajahan Jepang.

Tanggal 3 November 1945 Komandan Garnizun Talaud Kolonel Koba ditahan bersama Mayor Tamura, dan perwira lain dari batalion Beo. Mereka di bawa ke Morotai dan diadili di pengadilan militer Sekutu (Australia) atas kejahatan perang, serta dihukum mati (masih berkait Ironi Dai Nippon di Pengadilan Militer Morotai).

Raja Kepulauan Talaud Theopilus Binilang masih memerintah hingga sistem kerajaan dihapus. ***

Raja-raja Kepulauan Talaud

Dewan Jogugu (Landsgrooten), 27 Maret 1916/29 September 1916-15 Juli 1921.

Julius Sario Tamawiwij,

Corinus (Cornelis) Lampah

Nicolaas Goemansalangi

Cornelis Alex Sario Tamawiwij

Petrus Willem Bamboeloe.

Raja Julius Sario Tamawiwij, 8 September 1921/28 Juli 1922-19 Juli 1931.

Pejabat Raja Metusala Sario Tamawiwij.

Raja Metusala Sario Tamawiwij, Mei 1935/awal Agustus 1935-1939.

Pejabat lalu Raja P.G.Koagouw, 1939-1944.

Raja Theopilus Binilang.

*).Foto dari Nederlands Institute voor Militaire Historie, dan Australian War Memorial.

LITERATUR

Almanak 1941.

Delpher Kranten: Bataviaasch Nieuwsblad 1903,1914,1915,1922,1931. De Indische courant 1931,1932,1935. De Preanger-Bode 1911. Het Nieuws van den dag 1906,1910,1918,1930,1935,1936,1939. Het Vaderland 1932. Nieuwsgier 1954.

Explanation of the Netherlands Government in reply to a request made on December 21,1926 by arbitrator in the dispute concerning the island of Palmas (or Miangas), The Hague 1927.

National Library of Australia, Trove-Digitised newspaper and more. Koran-koran selang 1945-1946.

Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1905,1906,1908,1909,1912.

Snelleman, Joh.F. Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, vierde deel, ‘s-Gravenhage-Leiden, 1905.

Staten Generaal Digitaal, Overeenkomsten met Inlandsche Vorsten in den Oost-Indischen Archipel dan Koloniaal Verslag 1915,1918,1920,1922..

Stibbe, D.G. dan Mr.Dr.F.J.W.H.Sandbergen, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, achtste deel, ‘s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. 

The Island of Palmas Case (or Miangas), Award of the Tribunal, Arbitrator M.Huber, The Hague 4 April 1928.